JAKARTA - Dalam upaya memperbaiki kualitas transportasi dan menyejahterakan warganya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno, segera mengimplementasikan kebijakan transportasi umum gratis bagi 15 golongan masyarakat. Kebijakan tersebut adalah bagian dari pelaksanaan program kerja mereka dalam masa 100 hari pertama setelah dilantik memimpin Jakarta.
Program yang bertujuan memberikan akses transportasi lebih mudah dan terjangkau ini, mencakup layanan TransJakarta, MRT, dan LRT. Menurut Rano Karno, program ini tengah dalam tahap finalisasi teknis untuk memastikan implementasinya berjalan lancar dan tepat sasaran. "Ya, segera. Itu sedang kami persiapkan karena masuk dalam program 100 hari," ujar Rano Karno, mengutip sumber dari ANTARA.
Kebijakan ini ditujukan agar masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari layanan transportasi publik yang lebih inklusif. Salah satu elemen penting dari kebijakan ini adalah mencakup berbagai golongan masyarakat, termasuk para pengurus tempat ibadah di seluruh Jakarta, tanpa membedakan agama.
"Daftar 15 golongan masyarakat yang mendapatkan layanan gratis Transjakarta memang mencakup pengurus masjid. Namun, perlu kami tegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi pengurus masjid, tetapi untuk seluruh pengurus rumah ibadah di DKI Jakarta," jelas Rano Karno menegaskan kesetaraan dalam kebijakan tersebut.
Menjawab Tantangan Transportasi di Jakarta
Kota Jakarta dikenal dengan arus lalu lintas yang padat dan penggunaan transportasi pribadi yang tinggi. Program ini diharapkan dapat mengurangi beban kemacetan dengan mendorong lebih banyak warga untuk beralih menggunakan transportasi umum. Inisiatif ini juga bertujuan mendorong penghematan biaya transportasi, khususnya bagi golongan masyarakat yang membutuhkan, sekaligus meningkatkan kualitas udara dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
Menurut laporan, berikut adalah 15 golongan masyarakat yang akan menerima manfaat dari kebijakan ini:
1. PNS Pemprov DKI Jakarta dan pensiunan PNS
2. Tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta
3. Siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus
4. Karyawan bergaji UMP yang terdaftar melalui Bank DKI
5. Penghuni rumah susun sederhana sewa (Rusunawa)
6. Tim Penggerak PKK
7. Penduduk dengan KTP Kepulauan Seribu
8. Penerima beras miskin (Raskin) berlokasi di Jabodetabek
9. Anggota TNI dan Polri
10. Veteran Republik Indonesia
11. Penyandang disabilitas
12. Lansia di atas 60 tahun
13. Pengurus tempat ibadah
14. Pendidik di pendidikan anak usia dini (PAUD)
15. Juru Pemantau Jentik atau Jumantik
Pelaksanaan dan Harapan ke Depan
Pelaksanaan program ini diharapkan bisa dilakukan dalam waktu dekat, setelah semua aspek teknis selesai difinalisasi. Aspek-aspek tersebut mencakup sistem verifikasi bagi penerima manfaat dan manajemen operasional transportasi publik agar dapat menampung peningkatan pengguna.
Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno menegaskan komitmen mereka untuk terus memperhatikan dan meningkatkan pelayanan publik, termasuk transportasi. Mereka berharap program ini bisa menjadi langkah awal dalam upaya besar membenahi sistem transportasi dan mendukung pertumbuhan kota Jakarta.
"Kami berharap bahwa kebijakan ini dapat segera terealisasikan dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat," tambah Rano Karno. Pemerintah provinsi memang tidak sekadar fokus pada aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga pada penerimaan dan kepuasan masyarakat dalam jangka panjang.
Dengan kebijakan ini, diharapkan dapat tercipta perubahan signifikan dalam perilaku penggunaan transportasi di Jakarta, menuju kota yang lebih ramah lingkungan dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat. Kebijakan ini juga merupakan bagian dari strategi besar untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang modern dan berdaya saing, serta meningkatkan kesejahteraan warga melalui layanan publik yang lebih baik.