JAKRATA - Pemerintah Indonesia kembali membahas strategi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan rencana penghapusan subsidi berbasis komoditas dalam dua tahun mendatang, tepatnya pada 2027. Hal ini diungkapkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), yang menyatakan bahwa ke depannya, subsidi tidak lagi berbasis pada komoditas melainkan lebih fokus kepada penerima melalui mekanisme Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Langkah ini dianggap sebagai perubahan signifikan dari kebijakan pemerintah dalam pengelolaan subsidi BBM. Pemerintah berharap dengan langkah ini, BBM dapat dijual dengan harga satu di seluruh wilayah Indonesia tanpa subsidi berbasis komoditas. Luhut menegaskan kembali bahwa, “Dalam waktu dua tahun, kita berharap bisa mencapai harga BBM satu harga. Tidak ada lagi subsidi untuk barang seperti BBM Solar, melainkan subsidi diberikan langsung kepada orang yang memenuhi syarat.”

Menanggapi rencana tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa hingga kini, subsidi BBM masih akan berlangsung hingga 2027. Menteri Bahlil menekankan pentingnya perhitungan matang agar subsidi ini tepat sasaran. Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan skema campuran berupa subsidi dalam bentuk barang dan BLT agar bisa lebih efisien.

Menurut Bahlil, skema yang tengah dipertimbangkan adalah "blending," yaitu campuran antara subsidi BBM fisik untuk kendaraan tertentu dan subsidi dalam bentuk uang tunai kepada individu yang memenuhi syarat. “Kemungkinan besar, salah satu dari alternatif yang hampir diputuskan adalah skema blending, sebagian dalam bentuk barang dan sisanya berupa BLT,” ujarnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat memastikan bahwa subsidi tersebut hanya diterima oleh pihak yang benar-benar membutuhkannya. Kendaraan yang berhak menerima BBM subsidi kemungkinan besar adalah kendaraan berpelat kuning. Dalam konteks ini, teknologi menjadi kunci utama untuk menerapkan skema tersebut dengan efektif. Luhut mencatat pentingnya teknologi dan kecerdasan buatan (AI) dalam memastikan bahwa penyaluran subsidi tepat sasaran. “Teknologi AI saat ini bisa membantu Pertamina mengidentifikasi kendaraan mana yang layak menerima jenis bahan bakar subsidi, dan yang tidak. Saya yakin ini akan berhasil,” tuturnya.

Penerapan sistem ini tentunya membutuhkan waktu, tapi Luhut optimistis bahwa ke depannya, anggaran negara bisa lebih hemat dan tepat guna. Ia menjelaskan bahwa diskusi dengan Presiden Prabowo Subianto telah dilakukan untuk memastikan implementasi yang lebih cepat. “Sesegera mungkin dimulai adalah langkah terbaik. Kita lihat saja bagaimana nanti perkembangannya,” tambah Bahlil.

Dengan perubahan yang diinisiasi oleh pemerintah ini, efisiensi dari subsidi BBM diharapkan dapat menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah. Langkah proaktif ini menjadi perhatian utama untuk menjaga stabilitas finansial Indonesia dengan tetap mengutamakan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah.

Rencana ini muncul ketika kementerian terkait dan pemangku kepentingan lainnya terus menggali semua kemungkinan agar kebijakan ini tidak hanya menguntungkan bagi ekonomi negara tetapi juga sosial masyarakat. Efektivitas dan efisiensi dari skema subsidi baru ini akan menjadi evaluasi penting, terutama dari segi pengaruh langsung terhadap ekonomi masyarakat.

Penghapusan subsidi berbasis komoditas dan pergeseran menuju bantuan langsung tunai diharapkan bisa menjadi paradigma baru dalam tata kelola subsidi di Indonesia. Melalui sinergi antara kementerian dan lembaga terkait, pemerintah diharapkan dapat mewujudkan BBM satu harga yang tidak hanya adil tetapi juga memastikan penghematan anggaran dalam jangka panjang. Meski tantangan masih akan dihadapi, potensi untuk menata subsidi BBM menjadi lebih efisien dan efektif tetap menjadi target optimis dari reformasi ini.