JAKARTA — Rincian status 1.276 SPPG yang dihentikan sementara terdiri atas 821 SPPG yang masih dalam proses pendaftaran SLHS, 447 SPPG yang telah mendaftar tetapi tidak memenuhi syarat dan kelayakan, serta 8 SPPG yang belum terkonfirmasi status SLHS-nya.
Penangguhan ini tersebar di tiga wilayah kerja BGN. Wilayah II (Jawa) menyumbang angka terbesar dengan 927 SPPG, disusul Wilayah I (Sumatera) sebanyak 239 SPPG, dan Wilayah III (di luar Sumatera dan Jawa) sebanyak 110 SPPG.
Mengapa SLHS Jadi Penentu Kelayakan Dapur MBG
Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana menyatakan pihaknya tidak akan melonggarkan standar kebersihan dan sanitasi di setiap dapur MBG. Menurut dia, SLHS bukan sekadar kelengkapan administrasi.
"Kesehatan dan keselamatan penerima manfaat adalah prioritas utama. Kami tidak akan berkompromi terhadap standar kebersihan dan sanitasi. SLHS bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan bagian penting untuk memastikan proses penyediaan makanan memenuhi standar higienitas dan sanitasi," ujar Ketut di Jakarta pada Rabu.
Ia menegaskan penangguhan dan usulan penutupan permanen merupakan langkah prioritas yang harus diambil BGN.
654 Dapur Kritis Diusulkan Tutup dalam Tujuh Hari
Usulan penutupan permanen atas 654 SPPG telah disampaikan kepada pimpinan BGN. Tenggatnya tujuh hari ke depan jika dapur-dapur tersebut tetap tidak memenuhi ketentuan.
Komposisi 654 SPPG kategori kritis itu mencakup 447 SPPG yang sudah mendaftarkan SLHS tetapi terbukti tidak memenuhi syarat dan kelayakan, 199 SPPG yang belum melakukan pendaftaran sama sekali, serta 8 SPPG yang belum mengonfirmasi status pendaftarannya.
Dengan penangguhan gelombang terbaru ini, jumlah SPPG yang berhenti beroperasi sementara bertambah dari periode sebelumnya. BGN belum merinci berapa lama proses verifikasi ulang berlangsung bagi dapur yang masih berpeluang memenuhi syarat.
Dampak ke Layanan MBG di Daerah
Penangguhan SPPG berimbas langsung pada distribusi makan bergizi di sekolah-sekolah penerima manfaat. Dapur yang dihentikan sementara tidak dapat memasak dan menyalurkan porsi harian selama proses pemenuhan SLHS belum tuntas.
BGN memposisikan langkah ini sebagai bagian dari pemantauan dan pengawasan rutin terhadap kualitas layanan MBG. Dapur yang lolos verifikasi dapat kembali beroperasi, sedangkan yang masuk kategori kritis menghadapi opsi penutupan permanen.
